Dari Kanan

       Eksplorasi sumur gas di bumi Petis berujung malapetaka yang tiada akhir hingga tahun ini, bahkan hari ini. Pengeboran gas yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas ditengah bumi Petis ini ternyata tidak mendapat persetujuan resmi dari alam. Hingga akhirnya pengeboran gas ini menjadi bencana yang merembak ke berbagai penjuru Sidoarjo, yang mengakibatkan terusirnya 45 ribu korban dari tanah miliknya sendiri dan sudah hampir lebih dari 13 tahun tidak tau bagaimana nasib mereka setelah diketahui bahwa pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Lapindo Brantas tidak berjalan kembali. Terhitung sejak 1 tahun terdampaknya masyarakat akibat semburan ganas lumpur panas ini, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sudah beberapa kali mengajukan gugatan uji materiil MA terkait Perpres No. 14 tahun 2007  tentang Badan Penanggulangan Lumpur sidoarjo. Hasil yang diterima cukup memprihatinkan dimana MA dalam putusannya menolak gugatan uji mater

       Tindak pidana korupsi adalah sebuah tindak pidana kejahatan yang merugikan keuangan negara dalam hal ini adalah APBN, yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok dengan status kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil di lingkup pemerintahan. Tindak pidana korupsi sendiri seperti sudah lazim terjadi di tubuh instansi pemerintah, dimana banyak sekali ditemukan kasus Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sejak Indonesia berdiri 75 tahun lalu. Menjadi hal yang memalukan bagi citra bangsa yang berkebudayaan timur, dengan memberikan wajah curang dan culas terhadap dunia. Dan yang lebih parahnya lagi adalah kasus tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan saat negara sedang baik-baik saja, tapi juga saat negara sedang terkena bencana alam yang merupakan situasi bagi siapapun sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Lalu apa yang semestinya negara dan kita sebagai masyarakat lakukan ?     Permasalahan Korupsi di Indonesia      Me