Dari Kanan

Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan di Komisi III, DPR RI Sebulan lalu, tepatnya pada 20 Januari 2021, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan di Komisi III DPR RI mewacanakan untuk menonaktifkan polisi dalam menegakkan pidana ringan mengenai pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut tidak lain sebagai upaya modernisasi penegakkan hukum melalui mekanisme tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) yang mulai banyak diterapkan pada jalan-jalan protokol di kota-kota besar. Ia merencanakan hal tersebut dalam rangka menghindari potensi penyimpangan penegakkan hukum yang dilakukan oleh personel kepolisian dalam menjalankan tugas di lapangan. Dikatakan bahwa, ini merupakan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan Polri terhadap publik yang banyak diragukan oleh masyarakat, sehingga proses penilangan yang lazim dilakukan diresistemisasi dengan penerapan E-TLE secara berkelanjutan. Pro-Kontra Wacana Walaupun begitu, ini

  Presiden Joko Widodo dalam peresmian Bendungan Napun Gete (Foto : Biro Pers Sekretariat Presiden)      Dua hari lalu Presiden Joko Widodo baru saja megunjungi Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka meresmikan Bendungan Napun Gete. Kehebohan terjadi saat foto Presiden Jokowi yang dikerubuti oleh masyarakat saat dalam perjalanan melakukan kunjungan tersebut. Sehingga banyak kritik yang terlontar dari kalangan oposisi yang mengatakan bahwa Presiden tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat karena melakukan kerumunan disaat tingginya kasus penyebaran Covid-19. Perlu diketahui, bahwa NTT merupakan salah satu provinsi yang pengendalian penyebaran virusnya cukup buruk hingga saat ini. Ini seharusnya menjadi peringatan bagi Presiden saat melakukan kunjungan kesana. Bisa Dipidana ?      Banyak orang yang memprotes dan mempertanyakan kerumunan yang terjadi saat Presiden melakukan kunjungan. Bahkan banyak juga yang membandingan dengan peristiwa kepulangan Habib Rizieq Shihab